Connect with us

Finance

Informasi Keuangan System Pemerintah Daerah Tokyo 2021

Avatar

Published

on

Informasi-Keuangan-Sistem-Pemerintah-Daerah-Tokyo-2021
Use your ← → (arrow) keys to browse

Informasi Keuangan System Pemerintah Daerah Tokyo 2021 yang di kira kirakan proses naik turunnya keuangan Tokyo. Kali ini kita akan membahas system keuangan Negara Tokyo yang terjadi pada tahun 2021.

Struktur Keuangan System Pemerintah Daerah Di Jepang

Struktur-Keuangan-System-Pemerintah-Daerah-Di-Jepang

Sistem administrasi Jepang memiliki struktur tiga tingkat: tingkat atas adalah pemerintah nasional, dan di bawahnya adalah dua tingkat system pemerintah daerah—prefektur dan kotamadya.

Kecuali fungsi administrasi seperti hubungan luar negeri dan pertahanan negara, sebagian besar fungsi administrasi dibiayai baik oleh pemerintah pusat maupun system pemerintah daerah. Banyak kebijakan dan program keuangan nasional dilakukan oleh system pemerintah daerah.

Pada tahun fiskal 2013, total belanja bersih pemerintah pusat dan system pemerintah daerah masing-masing sebesar 69,1064 triliun yen dan 96,6444 triliun yen. Skala pengeluaran system pemerintah daerah mencapai sekitar 1,4 kali lipat dari pemerintah pusat; angka ini menunjukkan seberapa luas peran system pemerintah daerah dalam administrasi publik Jepang.

Jumlah total pajak yang dikumpulkan pada tahun fiskal 2013 adalah 86,6017 triliun yen, di mana pajak nasional menyumbang 59,2% dan pajak daerah 40,8%. Namun, alokasi akhir dari pendapatan ini adalah 35,7% untuk pemerintah pusat dan 64,3% untuk system pemerintah daerah.

Hal ini karena sekitar 40% dari pajak yang dikumpulkan sebagai keuangan pajak nasional didistribusikan ke system pemerintah daerah melalui sistem seperti pajak alokasi daerah, pajak transfer daerah, dan hibah khusus kepada system pemerintah daerah.

Struktur Keuangan Lokal di Jepang (Unit: yen 100 juta, FI 2013)

Struktur-Keuangan-Lokal-di-Jepang-Unit-yen-100-juta-FI-2013

Dilihat dari perincian penerimaan system pemerintah daerah (TA2013), pajak daerah menempati porsi terbesar sebesar 35,0%, disusul pajak alokasi daerah (17,4%), pengeluaran kas negara (16,3%), dan obligasi daerah (12,2%). Secara lebih rinci, sumber pendapatan bagi system pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Pajak Daerah

Ini dikumpulkan oleh system pemerintah daerah, dan sumber pendapatan utama untuk melaksanakan kebijakan yang memenuhi kebutuhan lokal.

Pajak Transfer Lokal

Pajak transfer daerah adalah pajak nasional yang proporsi tetap dari pendapatan yang dikumpulkan ditransfer ke system pemerintah daerah. Pajak transfer lokal adalah istilah umum yang mencakup pajak seperti bensin lokal, tonase khusus, minyak dan gas, berat mobil, bahan bakar pesawat, dan pajak transfer perusahaan lokal khusus.

Sebagai bagian dari revisi sistem perpajakan pada tahun fiskal 2016, pemerintah pusat memutuskan untuk menghapus pajak badan khusus daerah, yang telah dialihkan ke system pemerintah daerah sebagai tindakan sementara, ketika tarif pajak konsumsi dinaikkan menjadi 10%.

Pajak Alokasi Lokal

Pajak-pajak ini membentuk inti dari sistem penyesuaian keuangan lokal negara. Sistem ini dirancang untuk mempertahankan sumber pendapatan negara dan untuk memperbaiki ketidakseimbangan fiskal di antara system pemerintah daerah, sehingga memastikan bahwa semua system pemerintah daerah mampu memberikan tingkat layanan yang memadai.

Sumber pendapatan umum ini terdiri dari hibah kepada system pemerintah daerah yang dihitung dengan formula tetap, yang mengalokasikan persentase dari pendapatan yang dikumpulkan secara nasional. Persentase penerimaan yang dialokasikan kepada system pemerintah daerah adalah 33,1% pajak penghasilan, 50% pajak minuman keras, 33,1% pajak perusahaan, 22,3% pajak konsumsi, dan 100% pajak perusahaan daerah.

Pengeluaran Kas Negara

Ini termasuk jatah yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada system pemerintah daerah berdasarkan klasifikasi alokasi biaya pemerintah pusat dan system pemerintah daerah; pembagian biaya wajib; biaya pengiriman; dan subsidi untuk promosi kebijakan khusus dan dukungan untuk keuangan publik.

Obligasi Lokal

Ini adalah pendapatan dari obligasi yang diterbitkan oleh system pemerintah daerah untuk membiayai biaya pembangunan fasilitas umum seperti jalan dan sekolah. Ini adalah biaya yang harus disebarkan selama beberapa tahun agar generasi penduduk yang mendapat manfaat dari konstruksi mereka berbagi beban secara merata.

Distribusi Pajak (Satuan: yen 100 juta)

Distribusi-Pajak-Satuan-yen-100-juta

Catatan 1:

Angka total mungkin tidak sama dengan jumlah komponen karena pembulatan.

Catatan 2:

Untuk penyembuhan ekonomi nasional TA2009 dan tahun-tahun sebelumnya, angka-angka dalam “Hibah Khusus System pemerintah daerah” juga mencakup hibah khusus lainnya.

Pengeluaran Keuangan System Pemerintah Jepang

Pengeluaran-Keuangan-System-Pemerintah-Jepang

Rincian belanja keuangan daerah menurut kategori administrasi selama tahun anggaran 2013 menunjukkan kategori utama meliputi kesejahteraan sosial sebesar 24,1%, diikuti oleh pendidikan sebesar 16,5%, dan pekerjaan teknik sipil sebesar 12,4%. Kesejahteraan sosial dan pendidikan gabungan berjumlah sekitar 40% dari total pengeluaran.

Kesejahteraan Sosial

Pengeluaran ini memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk pembangunan dan pengoperasian fasilitas kesejahteraan bagi anak-anak, orang tua, dan penyandang cacat, dan berfungsi untuk melaksanakan program-program untuk memberikan bantuan publik, dll.

Kesehatan Masyarakat dan Sanitasi

Tujuan dari pengeluaran ini adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan penduduk dan memperbaiki lingkungan hidup. Dana digunakan untuk melaksanakan berbagai kebijakan medis, program kesehatan masyarakat dan kesehatan mental, pengolahan limbah, pengumpulan dan pembuangan sampah, dan tindakan untuk mengendalikan polusi.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Tujuan dari pengeluaran keuangan ini adalah untuk mempromosikan pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan untuk menjaga stabilitas pasokan makanan. Dana digunakan untuk mengembangkan infrastruktur produksi, memperbaiki struktur industri, mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan konsumsi dan distribusi, serta mengembangkan dan mempromosikan teknologi pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Perdagangan dan Industri

Pengeluaran ini untuk promosi perdagangan dan industri lokal, dan untuk membantu perusahaan memperbarui dan merampingkan operasi. Dana digunakan untuk membimbing dan mengembangkan usaha kecil dan menengah, untuk menarik perusahaan ke daerah setempat, dan untuk melakukan langkah-langkah konsumsi dan distribusi, antara lain.

Pekerjaan Teknik Sipil

Pengeluaran ini untuk pengembangan lingkungan hidup lokal dan infrastruktur perkotaan. Dana digunakan untuk membangun, mengembangkan, dan memelihara fasilitas umum seperti jalan, sungai, perumahan, dan taman.

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang administrasi dasar system pemerintah daerah. Pengeluaran dilakukan untuk memajukan pendidikan dan budaya melalui sekolah dan program pendidikan sosial.

Layanan Utang

Pengeluaran ini dilakukan untuk pelunasan modal dan bunga dari penerbitan obligasi lokal.

Pendapatan System Pemerintah Daerah

Pendapatan-System-Pemerintah-Daerah-

Pajak metropolitan menyediakan 69,1% dari akun yang diselesaikan untuk pendapatan metropolitan pada tahun fiskal 2014. Mengingat fakta bahwa pajak daerah hanya menyumbang 35,0% dari total pendapatan gabungan semua system pemerintah daerah pada tahun fiskal 2013, bagian yang sangat besar dipegang oleh daerah pajak dalam pendapatan Tokyo adalah fitur utama keuangan metropolitan tidak sama dengan perkembangan ekonomi indonesia.

Pemprov memungut 16 pajak daerah yang tercantum dalam bagan Sistem Pajak Daerah halaman 35. Proporsi terbesar dari total penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran 2014 berasal dari dua pajak badan yaitu Pajak Badan Usaha dan Pajak Penduduk Badan (sekitar 34,7%) . Ini diikuti oleh Pajak Aset Tetap dan Pajak Perencanaan Kota (sekitar 28,8%)

Ada beberapa item yang dikenai pajak langsung oleh pemerintah metropolitan di 23 distrik khusus, yang di prefektur lain tidak dipungut oleh otoritas prefektur melainkan di bawah pajak kota. Ini karena keuangan kota Tokyo menyediakan layanan seperti pemadam kebakaran dan pembuangan kotoran di area lingkungan, yang umumnya akan dilakukan oleh pemerintah kota.

Oleh karena itu, pemerintah memungut pajak ini untuk mengalokasikan dana untuk membayar operasi ini, dengan 55% dari pendapatan pajak diperoleh dari tiga pajak—Pajak Penduduk Kota atas Korporasi, Pajak Aktiva Tetap, dan Pajak Kepemilikan Tanah Khusus—dialokasikan ke masing-masing kelurahan. untuk memberi mereka sumber keuangan mereka sendiri.

Pengeluaran perbendaharaan nasional memiliki porsi yang lebih kecil dalam pendapatan metropolitan secara keseluruhan dibandingkan dengan system pemerintah daerah lainnya. Pengeluaran kas nasional menyumbang 16,3% dari total keuangan system pemerintah daerah pada tahun fiskal 2013, sementara itu hanya menyumbang 5,6% dari keuangan metropolitan pada tahun fiskal 2014.

Obligasi metropolitan merupakan sumber keuangan negera yang penting untuk mengembangkan infrastruktur dan pembaruan perkotaan. Untuk menghindari peningkatan beban keuangan di masa depan, pemerintah metropolitan berusaha untuk menahan diri dari ketergantungan yang tidak semestinya pada flotasi obligasi metropolitan, dan menahannya dalam tingkat yang sesuai.

 

Use your ← → (arrow) keys to browse